Pemerintah akan tetap memberikan potongan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mobil ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) dan mobil di bawah Rp 250 juta dengan tarif beragam.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perpanjangan diskon PPnBM sudah disetujui Presiden Joko Widodo.
Mantan Menteri Perindustrian itu mengatakan, untuk mobil dengan harga jual di bawah Rp 200 juta atau LCGC (Low Cost Green Car), pemerintah akan menanggung seluruh PPnBM pada kuartal I 2022 atau periode Januari-Maret.
Sebagai catatan, PPnBM untuk LCGC tarif 3% sudah diterapkan sejak 16 Oktober 2021. Perhitungan tarif berdasarkan carbon emotion.
Berikut rincian diskon PPnBM produk otomotif tahun ini:
1. Mobil LCGC
Tingkat saat ini adalah 3%
Diskon pada kuartal pertama 2021 adalah 100% dan diskon dikurangi menjadi sekitar 67% dan menjadi sekitar 33% pada kuartal ketiga dan 0% pada kuartal keempat.
Tarif PPnBM yang harus dibayar oleh pemilik mobil sebesar 0% pada triwulan pertama (Januari-Maret).
1% pada triwulan kedua (April-Juni), 2% pada triwulan ketiga (Juli-September) dan 3% pada triwulan keempat (Oktober-Desember)
2. Harga mobil Rp 200-250 juta
Tingkat saat ini adalah 15%
Diskon 50% hanya akan diberikan pada kuartal pertama atau Januari-Maret.
Tarif PPnBM yang harus dibayar pemilik mobil sebesar 7,5% pada triwulan pertama (Januari-Maret) dan triwulan berikutnya sebesar 15% atau tarif penuh.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan agar mobil dengan harga jual di bawah Rp 250 juta dan pembelian lokal minimal 80% tidak dikenakan PPnBM mulai tahun ini.
Pasalnya, mobil berkapasitas kurang dari 1.500 cc dengan harga jual sekitar Rp 250 juta menguasai pangsa pasar sekitar 60%.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan jenis kendaraan ini mendominasi pasar mobil domestik, dan sesuai dengan daya beli masyarakat.
Selain PPnBM, Airlangga juga mengatakan pemerintah akan memberikan insentif pembelian rumah susun dan rumah di atas tanah berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Rumah susun dan rumah dengan nilai sampai dengan Rp2 miliar, diberikan insentif PPN DTP 50% dan dihitung sejak awal kontrak.
“Dan mudah-mudahan dalam waktu 9 bulan sudah siap rumahnya,” kata Airlangga, dalam jumpa pers, Minggu (16/1).
PPN DTP sebesar 25% juga akan diberikan untuk rumah tapak dan rumah susun senilai Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.