Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pemain utama industri kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) dunia. Beberapa upaya telah dilakukan, antara lain membuat road map pengembangan mobil listrik, memberikan insentif, dan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
“Indonesia telah menetapkan roadmap pengembangan kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Roadmap EV, dan Perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (14/7).
Industri alat angkut menjadi prioritas dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Untuk mendorong Indonesia menjadi pemain utama, pemerintah menciptakan ekosistem kendaraan listrik dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti produsen, industri baterai, proyek percontohan, konsumen, dan infrastruktur seperti stasiun pengisian daya.
Dalam roadmap produksi mobil listrik ditargetkan mencapai 600 ribu unit dan 2,45 juta unit sepeda motor listrik pada 2030. Dengan target produksi tersebut, diharapkan mampu menurunkan emisi karbondioksida (CO2) sebesar 2,7 juta ton untuk kendaraan roda empat dan 1,1 juta ton untuk roda dua.
Dalam roadmap tersebut, diperkirakan pembelian kendaraan listrik roda empat mencapai 132.983 unit, sedangkan untuk kendaraan listrik roda dua mencapai 398.530 unit. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membuat regulasi yang mewajibkan kendaraan operasional di lembaga negara untuk menggunakan kendaraan listrik.
Selain itu, pemerintah juga telah memberikan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal bagi pengguna kendaraan listrik, seperti Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) 0% melalui Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2021, pajak atas pengalihan hak kepemilikan kendaraan bermotor. . (BBN-KB) 0% untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No. 3/2020.
Kemudian BBN-KB 10% Mobil Listrik dan 2,5% Motor Listrik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Perda No. 9/2019, uang muka minimum 0% dan suku bunga rendah untuk kendaraan listrik melalui Peraturan Bank Indonesia No. 22/13/PBI/2020, diskon penyambungan dan penambahan listrik, dan lainnya.
Agus mengatakan produsen kendaraan listrik juga dapat memanfaatkan berbagai keuntungan seperti Tax Holiday, Mini Tax Holiday melalui UU 25/2007, Peraturan Menteri Keuangan (PMK 130/2020), Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 7/2020, tax allowance (PP 18). . /2020). 2015 Jo PP 9/2016, Permenperin 1/2018).
Kemudian untuk komponen yang diimpor, ada Pembebasan Bea Masuk (PMK 188/2015), Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, dan Super Pengurangan Pajak untuk kegiatan litbang (PP 45/2019, dan PMK No.153/2020). Ini adalah fasilitas yang disediakan untuk mempromosikan industrialisasi EV.
Dengan rencana pengembangan kendaraan listrik nasional dan berbagai insentif yang ditawarkan, beberapa perusahaan otomotif Jepang telah menyatakan komitmen investasinya di Indonesia. Menteri Agus mengungkapkan, beberapa perusahaan tersebut antara lain Toyota Motor Corporation, Honda Motor Company, Suzuki Motor Corporation, dan Mitsubishi Motor Corporation.
Selain itu, ada pula komitmen investasi dari beberapa perusahaan yang akan membangun pabrik baterai untuk mendukung pengembangan mobil listrik.